Kisruh PERBUP Nganjuk NO. 11 Tahun 2021 Dewan Bentuk Pansus Praktisi Hukum Gugat Perbup ke MA

Kisruh PERBUP Nganjuk NO. 11 Tahun 2021 Dewan Bentuk Pansus Praktisi Hukum Gugat Perbup ke MA

Nganjuk, Bayu TV Nganjuk – Kalangan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nganjuk merasa di sepelekan oleh Bupati Novi Rahman Hidayat disaat dewan tengah melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda), bupati Nganjuk di anggap memaksakan perbup no 11 tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Perbup Nomor 11 Tahun 2021 merupakan turunan atau penjabaran dari Perda Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Sebelumnya, Novi disebut-sebut berkomitmen menunggu revisi kedua atas perda tersebut Namun di tengah jalan saat revisi perda masih dalam pembahasan dewan tiba tiba bupati novi bermanuver mengeluarkan perbup Nomor 11 Tahun 2021.

Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono menyebut, terbitnya Perbup Nomor 11 Tahun 2021 terkesan dipaksakan, ia pun bertanya-tanya mengapa Perbup itu dikeluarkan saat dewan tengah merevisi perda. Kecewa dengan manuver bupati Novi, DPRD Nganjuk beberapa waktu lalu bersepakat mengajukan hak intrepelasi atas perbup tersebut Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna di DPRD Nganjuk.

Intrepelasi kepada Novi itu hingga kini masih bergulir DPRD Nganjuk telah membentuk tim perumus beranggotakan 15 anggota legislatif perwakilan dari seluruh fraksi. Tak hanya diinterpelasi oleh dewan produk hukum yang dikeluarkan Bupati Novi juga mendapat perlawanan dari sipil Perbup No 11/2021 itu digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Dua Pakar Hukum Prayogo Laksono dan Anang Hartoyo telah mengajukan permohonan keberatan uji materiil terhadap Perbup No 11 Tahun 2021 Mereka menganggap perbup itu tak memenuhi ketentuan hierarki perundang-undangan. Prayogo berharap majelis hakim di MA menilai permohonan keberatan uji materiil yang diajukannya secara objektif, Lantaran kini masyarakat di Kabupaten Nganjuk menantikan kepastian hukum.

Sementara itu, menurut ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Nganjuk saat ini ada sekitar 116 desa yang melakukan pengisian perangkat, Ratusan desa itu berani melakukan pengisian perangkat setelah mendapat sosialisasi atas perbup. Sedangkan Aktivis LSM Masyarakat Peduli Antikorupsi (Mapak) Priono menilai keluarnya Perbup Nomor 11 Tahun 2021 jelas-jelas melecehkan kalangan legislatif di DPRD Nganjuk/ Ia meminta perbup itu  untuk dicabut.

Diketahui Kepastian hukum atas Perbup Nomor 11 Tahun 2021 memang sangat dibutuhkan. Sebab setelah perbup ini keluar desa-desa di Kabupaten Nganjuk ramai-ramai melakukan pengisian perangkat didesanya berdasarkan perbup nganjuk nomer 11 tahun 2021.

 

 

Reporter :

Sofian Hanafi – Nganjuk, Bayu TV Nganjuk

Post Author: admin

Bayu TV Nganjuk adalah sebuah stasiun TV Lokal yang berkantor di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk - Jawa Timur. Siaran BAYU TV bisa dinikmati masyarakat Kab Nganjuk dan kota sekitarnya dengan frekwensi 647.25 Mhz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *